P R O K L A M A S I

Kami bangsa Indonesia dengan ini menjatakan kemerdekaan Indonesia.

Hal-hal jang mengenai pemindahan kekoeasaan d.l.l., diselenggarakan dengan tjara seksama dan dalam tempo jang sesingkat-singkatnja.

Djakarta, hari 17 boelan 8 tahoen 05

Atas nama bangsa Indonesia.

Soekarno/Hatta

Sumber : http://enda.goblogmedia.com/demi-bangsa.html

Bismillahirrahmanirrahim

Dengan Nama Allah Yang Maha Pemurah, Maha Pengasih

Ashhadu alla ilaha illallah, wa ashhadu anna Muhammadarrasulullah

Kami, Ummat Islam Bangsa Indonesia

MENYATAKAN :

BERDIRINYA NEGARA ISLAM INDONESIA

Maka Hukum yang berlaku atas Negara Islam Indonesia itu, ialah : HUKUM ISLAM.

Allahu Akbar ! Allahu Akbar ! Allahu Akbar !

Atas nama Ummat Islam Bangsa Indonesia

IMAM NEGARA ISLAM INDONESIA

ttd

S.M. KARTOSOEWIRJO

Madinah - Indonesia,

12 Syawal 1368 / 7 Agustus 1949.

Sumber : http://members.tripod.com/DARUL_ISLAM/nii-prev.html

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

KEPADA BANGSA-BANGSA DI DUNIA,

Kami bangsa Acheh Sumatra, telah melaksanakan hak hak kami untuk menentukan nasib sendiri, dan melaksanakan tugas kami untuk melindungi hak suci kami atas tanah pusaka peninggalan nenek moyang, dengan ini menyatakan diri kami dan negeri kami bebas dan merdeka dari penguasaan dan penjajahan regime asing Jawa di Jakarta.

Tanah air kami Acheh, Sumatera, telah menjadi satu negara yang bebas, merdeka dan berdaulat selama dunia terkembang, Belanda adalah penjajah asing yang pertama datang mencoba menjajah kami ketika ia menyatakan perang kepada negara Acheh yang merdeka dan berdaulat, pada 26 Mart 1873, dan melakukan serangan atas kami pada hari itu juga, dengan dibantu oleh serdadu-serdadu sewaan Jawa, apa kesudahannya serangan Belanda ini sudah tertulis pada halaman muka surat-surat kabar di seluruh dunia, surat kabar London "Times" menulis pada 22 April, 1873:

"Suatu kejadian yang sangat menarik hati sudah diberitakan terjadi di kepulauan Hindia Timur, satu kekuatan besar dari tentara bangsa Eropah sudah dikalahkan dan dipukul mundur oleh tentara anak negeri... tentara negara Acheh, bangsa Acheh sudah mendapat kemenangan yang menentukan. Musuh mereka bukan saja sudah kalah, tetapi dipaksa melarikan diri".

Surat kabar Amerika, "The New York Times" pada 6 Mei 1873, menulis: "Peperangan yang berkubang darah sudah terjadi di Acheh, kerajaan yang memerintah Sumatra Utara, tentara Belanda sudah menyerang negara itu dan kini kita sudah mengetahui kesudahannya, serangan Belanda telah dibalas dengan penyembelihan besar-besaran atas Belanda, jenderal Belanda sudah dibunuh, dan tentaranya melarikan diri dengan kacau balau. Menurut kelihatan, sungguh-sungguh tentara Belanda sudah dihancur leburkan.

Kejadian ini telah menarik perhatian seluruh dunia kepada kerajaan Acheh yang merdeka dan berdaulat lagi kuat itu. Presiden Amerika Serikat, Ulysses S. Grant sengaja mengeluarkan satu pernyataan yang luar biasa menyatakan negaranya mengambil sikap neutral yang adil, yang tidak memihak kepada Belanda atau Acheh, dan ia meminta agar negara-negara lain bersikap sama sebab ia takut perang ini bisa meluas.

Para hari 25 Desember (hari natal), 1873, Belanda menyerang Acheh lagi, untuk kali yang kedua, dengan tentara yang lebih banyak lagi, yang terdiri dari Belanda dan Jawa, dan dengan ini mulailah apa yang dinamakan oleh majalah Amerika "Harper's magazine" sebagai "perang seratus tahun abad ini". Satu perang penjajahan yang paling berlumur darah, dan paling lama dalam sejarah manusia, dimana setengah dari bangsa kami sudah memberikan korban jiwa untuk mempertahankan kemerdekaan kami. Perang kemerdekaan ini sudah diteruskan sampai pecah perang dunia ke-II, delapan orang nenek dari yang menandatangani pernyataan ini sudah gugur sebagai syuhada dalam mempertahankan kemerdekaan kami ini. Semuanya sebagai Wali Negara dan Panglima Tertinggi yang silih berganti dari negara islam Acheh Sumatra.

Tetapi sesudah Perang Dunia ke-II, ketika Hindia Belanda katanya sudah dihapuskan, tanah air kami Acheh Sumatra, tidaklah dikembalikan kepada kami, sebenarnya Hindia Belanda belum pernah dihapuskan. Sebab sesuatu kerajaan tidaklah dihapuskan kalau kesatuan wilayahnya masih tetap dipelihara -sebagai halnya dengan Hindia Belanda, hanya namanya saja yang ditukar dari "Hindia Belanda" menjadi "Indonesia" Jawa, sekarang bangsa Belanda telah digantikan oleh bangsa Jawa sebagai penjajah, bangsa Jawa itu adalah satu bangsa asing dan bangsa seberang lautan kepada kami bangsa Acheh-Sumatera. Kami tidak mempunyai hubungan sejarah, politik, budaya, ekonomi dan geografi (bumi) dengan mereka itu. Kalau hasil dari penaklukan dan penjajahan Belanda tetap dipelihara bulat, kemudian dihadiahkan kepada bangsa Jawa, sebagaimana yang terjadi, maka tidak boleh tidak akan berdiri satu kerajaan penjajahan Jawa diatas tempat penjajahan Belanda. tetapi penjajahan itu, baik dilakukan oleh orang Belanda, Eropah yang berkulit putihm atau oleh orang Jawa, Asia yang berkulit sawo matang, tidaklah dapat diterima oleh bangsa Acheh, Sumatera.

"Penyerahan kedaulatan" yang tidak sah, illegal, yang telah dilakukan oleh penjajah lama, Belanda, kepada penjajah baru, Jawa, adalah satu penipuan dan kejahatan politik yang paling menyolok mata yang pernah dilakukan dalam abad ini: sipenjajah Belanda kabarnya konon sudah menyerahkan kedaulatan atas tanah air kita Acheh, Sumatera, kepada satu "bangsa baru" yang bernama "Indonesia". Tetapi "Indonesia" adalah kebohongan, penipuan, dan propaganda, topeng untuk menutup kolonialisme bangsa Jawa. Sejak mulai dunia terkembang, tidak pernah ada orang, apalagi bangsa, yang bernama demikian, di bagian dunia kita ini. Tidak ada bangsa yang bernama demikian di kepulauan Melayu ini menurut istilah ilmu bangsa (ethnology), ilmu bahasa (philology), ilmu asal budaya (cultural antropology), ilmu masyarakat (sociology) atau paham ilmiah yang lain, "Indonesia" hanya merek baru, dalam bahasa yang paling asing, yang tidak ada hubungan apa-apa dengan bahasa kita, sejarah kita, kebudayaan kita, atau kepentingan kita, "Indonesia" hanya merek baru, nama pura-pura baru, yang dianggap boleh oleh Belanda untuk menggantikan nama "Hindia Belanda" dalam usaha mempersatukan administrasi tanah-tanah rampasannya di dunia Melayu yang amat luas ini, sipenjajah Jawapun tahu dapat menggunakan nama ini untuk membenarkan mereka menjajah negeri orang di seberang lautan. Jika penjajahan Belanda adalah salah, maka penjajahan Jawa yang mutlak didasarkan atas penjajahan Jawa itu tidaklah menjadi benar. Dasar yang paling pokok dari hukum internasional mengatakan: "Ex Injuria Jus Non Oritur"- Hak tidak dapat berasal dari yang bukan hak, kebenaran tidak dapat berasal dari kesalahan, perbuatan legal tidak dapat berasal dari illegal.

Meskipun demikian, bangsa Jawa tetap mencoba menyambung penjajahan Belanda atas kita walaupun Belanda sendiri dan penjajah penjajah barat lainnya sudah mundur, sebab seluruh dunia mengecam penjajahan. Dalam masa tiga-puluh tahun belakangan ini kami bangsa Acheh, Sumatera, sudah mempersaksikan betapa negeri dan tanah air kami telah diperas habis-habisan oleh sipenjajah Jawa; mereka sudah mencuri harta kekayaan kami; mereka sudah merusakkan pencaharian kami; mereka sudah mengacau pendidikan anak kami; mereka sudah mengasingkan pemimpin-pemimpin kami; mereka sudah mengikat bangsa kami dengan rantai kezaliman, kekejaman, kemiskinan, dan tidak peduli: masa hidup bangsa kami pukul rata 34 tahun dan makin sehari makin kurang. Bandingkan ini dengan ukuran dunia yang 70 tahun dan makin sehari makin bertambah, sedangkan Acheh, Sumatera, mengeluarkan hasil setiap tahun bagi sipenjajah Indonesia-Jawa lebih 15 milyar dollar Amerika yang semuanya dipergunakan untuk kemakmuran pulau Jawa dan bangsa Jawa.

Kami, bangsa Acheh, Sumatera, tidaklah mempunyai perkara apa-apa dengan bangsa Jawa kalau mereka tetap tinggal di negeri mereka sendiri dan tidak datang menjajah kami, dan berlagak sebagai "Tuan" dalam rumah kami, mulai saat ini, kami mau menjadi tuan di rumah kami sendiri; hanya demikian hidup ini ada artinya, kami mau membuat hukum dan undang-undang kami sendiri; yang sebagai mana kami pandang baik; menjadi penjamin kebebasan dan kemerdekaan kami sendiri; yang mana kami lebih dari sanggup; menjadi sederajat dengan semua bangsa-bangsa di dunia; sebagaimana nenek moyang kami selalu demikian, dengan pendek: Menjadi berdaulat atas persada tanah air kampung kami sendiri.

Perjuangan kemerdekaan kami penuh keadilan, kami tidak menghendaki tanah bangsa lain- bukan sebagai bangsa Jawa datang merampas tanah kami, tanah kami telah dikaruniai Allah dengan kekayaan dan kemakmuran, kami berniat memberi bantuan untuk kesejahteraan manusia sedunia, kami mengharapkan pengakuan dari anggota masyarakat bangsa-bangsa yang baik, kami mengulurkan persahabatan kepada semua bangsa dan negara dari ke-empat penjuru bumi.

ATAS NAMA BANGSA ACHEH, SUMATERA, YANG BERDAULAT.

Tengku Hasan Muhammad Di TiroKetua, Angkatan Acheh, Sumatera Merdeka dan Wali Negara.

Acheh, Sumatera, 4 Desember 1976

Sumber : http://www.asnlf.com/asnlf_int/politics/declaration41276my.htm

Onafhankelijkheidsverklaring

SURAT PROCLAMASI

Memenuhi kemauan jang sungguh, tuntutan dan desakah rakjat Maluku Selatan, maka dengan ini kami proklamir KEMERDEKAAN MALUKU SELATAN, defacto de jure, jang berbentuk Republik, lepas dari pada segala perhubungan ketatanegaraan Negara Indonesia Timur dan R.I.S., beralasan N.I.T. sudah tidah sanggup mempertahankan kedudukannja sebagai Negara Bahagian selaras dengan peraturan2 Mutamar Den Pasar jang masih sjah berlaku, djuga sesuai dengan keputusan Dewan Maluku Selatan tertanggal 11 Maret 1947, sedang R.I.S. sudah bertindak bertentangan dengan keputusan2 K.M.B. dan Undang2 Dasarnja sendiri.

Ambon, 25 April 1950

PEMERINTAH MALUKU SELATAN

ONAFHANKELIJKHEIDS VERKLARING

Ter voldoening aan de waarachtige wil, eis en aandrang van het Volk der Zuid-Molukken, proclameren wij hierbij de ONAFHANKELIJKHEID de facto en de jure VAN DE ZUID-MOLUKKEN met de politieke vorm van een Republiek, los van elke staatkundige Verenigde Staten van Indonesië, op grond van het feit dat de deelstaat Oost Indonesië niet in staat is zich als deelstaat te handhaven in overeenstemming met de regelingen van de Den Pasar- Conferentie, welke nog wettig van kracht zijn, alsmede in overeenstemming met het Besluit van de Zuid-Molukkenraad van 11 maart 1947, terwijl voorts de Regering van de Verenigde Staten van Indonesië gehandeld heeft in strijd met R.T.C.-overeenkomsten en haar grondwet.

Ambon, 25 April 1950

REGERING DER ZUID-MOLUKKEN

Sumber : http://www.geocities.com/BourbonStreet/Square/7460/onaf.html

PROKLAMASI

Kepada seluruh rakyat Papua, dari Numbai sampai ke Merauke, dari Sorong sampai ke Balim (Pegunungan Bintang) dan dari Biak sampai ke Pulau Adi.

Dengan pertolongan dan berkat Tuhan, kami memanfaatkan kesempatan ini untuk mengumumkan pada anda sekalian bahwa pada hari ini, 1 Juli 1971, tanah dan rakyat Papua telah diproklamasikan menjadi bebas dan merdeka (de facto dan de jure ).

Semoga Tuhan beserta kita, dan semoga dunia menjadi maklum, bah-wa merupakan kehendak yang sejati dari rakyat Papua untuk bebas dan merdeka di tanah air mereka sendiri dengan ini telah dipenuhi.

Victoria, 1 Juli 1971

Atas nama rakyat dan pemerintah Papua Barat,

Seth Jafet Rumkorem

(Brigadir-Jenderal)

Sumber : http://w3.rz-berlin.mpg.de/~wm/PAP/GJA-bin-kejora.html

Proklamasi Majalah UGM Tahun 1972

“BAHWA SESUNGGUHNYA HASIL KEMERDEKAAN ITU IALAH HAK SEGELINTIR ORANG DAN OLEH SEBAB ITU, MAKA PENINDASAN DAN KESEWeNANG-WENANGAN LAYAK TERJADI, KARENA SESUAI DENGAN KEDIKTATORAN DAN MILITERISME./

DAN PERJUANGAN SEMENTARA PENGUASA DAN ISTRINYA TELAH SAMPAI KEPADA SAAT YANG BERBAHAGIA SERBA MUMPUNG HIDUP DAPAT MENGERUK KEKAYAAN SEBANYAK-BANYAKNYA./

ATAS BERKAT DAN RAHMAT SETAN DAN DENGAN DIDORONGKAN OLEH KEINGINAN UNTUK DIPATUHI, MAKA PENGUASA RAKYAT INDONESIA DENGAN INI MENYATAKAN KEKUASAANNYA./

KEMUDIAN DARIPADA ITU UNTUK MEMBENTUK SUATA PENGUASA YANG KUAT, YANG MEMERINTAH SEGENAP BANGSA INDONESIA DAN SELURUH KEKAYAAN INDONESIA, DAN UNTUK MENEGAKKAN GENGSI-GENGSI PRIBADI, IKUT MEMELARATKAN BANGSA, MAKA DISUSUNLAH KETETAPAN INDONESIA MINI YANG BERBENTUK DALAM SEBUAH YAYASAN “HARAPAN KITA”./

SEKIAN.

Sumber : http://www.acehkita.com/

From: suparmo@toshiba-tjp.co.id
Date: Jun 7, 2005 6:30 PM
Subject: Pemulung Yang Membawa Jenazah Anaknya Dengan KRL

Assalamu 'alaikum Wr Wb.

Sedih rasanya hati ini, disatu sisi para pejabat berebut harta disisi lain rakyat miskin harus menderita. Tolong bagi yg mempunyai email para pejabat kita, di forwardkan email ini biar mereka tau inilah kondisi actual di masyarakat.

Salemba, Warta Kota
PEJABAT Jakarta Seperti Ditampar.
Seorang warganya harus menggendong mayat anaknya karena tak mampu sewa mobil jenazah.

Penumpang kereta rel listrik (KRL) jurusan Jakarta - Bogor pun geger Minggu (5/6). Sebab, mereka tahu bahwa seorang pemulung bernama Supriono (38 thn) tengah menggendong mayat anak, Khaerunisa (3thn). Supriono akan memakamkan si kecil di Kampung Kramat, Bogor dengan menggunakan jasa KRL. Tapi di Stasiun Tebet, Supriono dipaksa turun dari kereta, lantas dibawa ke kantor polisi karena dicurigai si anak adalah korban kejahatan. Tapi di kantor polisi,Supriono mengatakan si anak tewas karena penyakit muntaber. Polisi belum langsung percaya dan memaksa Supriono membawa jenazah itu ke RSCM untuk diautopsi.

Di RSCM, Supriono menjelaskan bahwa Khaerunisa sudah empat hari terserang muntaber. Dia sudah membawa Khaerunisa untuk berobat ke Puskesmas Kecamatan Setiabudi. "Saya hanya sekali bawa Khaerunisa ke puskesmas, saya tidak punya uang untuk membawanya lagi ke puskesmas, meski biaya hanya Rp 4.000,- saya hanya pemulung kardus, gelas dan botol plastik yang penghasilannya hanya Rp 10.000,- per hari".

Ujar bapak 2 anak yang mengaku tinggal di kolong perlintasan rel KA di Cikini itu. Supriono hanya bisa berharap Khaerunisa sembuh dengan sendirinya. Selama sakit Khaerunisa terkadang masih mengikuti ayah dan kakaknya, Muriski Saleh (6 thn), untuk memulung kardus di Manggarai hingga Salemba, meski hanya terbaring digerobak ayahnya. Karena tidak kuasa melawan penyakitnya, akhirnya Khaerunisa menghembuskan nafas terakhirnya pada Minggu (5/6) pukul 07.00. Khaerunisa meninggal di depan sang ayah, dengan terbaring di dalam gerobak yang kotor itu, di sela-sela kardus yang bau. Tak ada siapa-siapa, kecuali sang bapak dan kakaknya.

Supriono dan Muriski termangu. Uang di saku tinggal Rp 6.000,- tak mungkin cukup beli kain kafan untuk membungkus mayat si kecil dengan layak, apalagi sampai harus menyewa ambulans. Khaerunisa masih terbaring di gerobak. Supriono mengajak Muriski berjalan menyorong gerobak berisikan mayat itu dari Manggarai hingga ke Stasiun Tebet, Supriono berniat menguburkan anaknya di kampong pemulung di Kramat, Bogor. Ia berharap di sana mendapatkan bantuan dari sesama pemulung.

Pukul 10.00 yang mulai terik, gerobak mayat itu tiba di Stasiun Tebet. Yang tersisa hanyalah sarung kucel yang kemudian dipakai membungkus jenazah si kecil. Kepala mayat anak yang dicinta itu dibiarkan terbuka, biar orang tak tahu kalau Khaerunisa sudah menghadap Sang Khalik. Dengan menggandeng si sulung yang berusia 6 thn, Supriono menggendong Khaerunisa menuju stasiun. Ketika KRL jurusan Bogor datang, tiba-tiba seorang pedagang menghampiri Supriono dan menanyakan anaknya. Lalu dijelaskan oleh Supriono bahwa anaknya telah meninggal dan akan dibawa ke Bogor spontan penumpang KRL yang mendengar penjelasan Supriono langsung berkerumun dan Supriono langsung dibawa ke kantor polisi Tebet.

Polisi menyuruh agar Supriono membawa anaknya ke RSCM dengan menumpang ambulans hitam. Supriono ngotot meminta agar mayat anaknya bisa segera dimakamkan. Tapi dia hanya bisa tersandar di tembok ketika menantikan surat permintaan pulang dari RSCM. Sambil memandangi mayat Khaerunisa yang terbujur kaku. Hingga saat itu Muriski sang kakak yang belum mengerti kalau adiknya telah meninggal masih terus bermain sambil sesekali memegang tubuh adiknya.

Pukul 16.00, akhirnya petugas RSCM mengeluarkan surat tersebut, lagi-lagi Karena tidak punya uang untuk menyewa ambulans, Supriono harus berjalan kaki menggendong mayat Khaerunisa dengan kain sarung sambil menggandeng tangan Muriski.

Beberapa warga yang iba memberikan uang sekadarnya untuk ongkos perjalanan ke Bogor. Para pedagang di RSCM juga memberikan air minum kemasan untuk bekal Supriono dan Muriski di perjalanan.

Psikolog Sartono Mukadis menangis mendengar cerita ini dan mengaku benar-benar terpukul dengan peristiwa yang sangat tragis tersebut karena masyarakat dan aparat pemerintah saat ini sudah tidak lagi perduli terhadap sesama. "Peristiwa itu adalah dosa masyarakat yang seharusnya kita bertanggung jawab untuk mengurus jenazah Khaerunisa. Jangan bilang keluarga Supriono tidak memiliki KTP atau KK atau bahkan tempat tinggal dan alamat tetap. Ini merupakan tamparan untuk bangsa Indonesia", ujarnya. Koordinator Urban Poor Consortium, Wardah Hafidz, mengatakan peristiwa itu seharusnya tidak terjadi jika pemerintah memberikan pelayanan kesehatan bagi orang yang tidak mampu.

Yang terjadi selama ini, pemerintah hanya memerangi kemiskinan, tidak mengurusi orang miskin kata Wardah.

Wassalam

*** mohon maaf karena telah mengutip ulang berita ini***

Martunis, Anak Atjeh Tamu Kehormatan Bangsa dan Timnas Portugal. Berita selengkapnya klik [sini]

Reff : Perundingan GAM-RI

dapet dari fw : esti juned, matur tengkiyu yaa …

Masalah Aceh memang makin rumit seperti diungkapkan Rizal Mallarangeng dalam kolomnya pada Tempo 8 Oktober yang berjudul "Jalan Skotlandia Buat Aceh". Digambarkan bahwa Aceh saat ini seperti sedang mengambil "jalan Irlandia" yang berdarah-darah dan tak berujung dalam usaha melepasakan dirinya dari Indonesia, seperti bangsa Irlandia berusaha lepas dari Inggris. Aceh, menurut Rizal, seharusnya mengambil "jalan Skotlandia", merujuk kepada cara orang Scot menerima kekuasaan Inggris tapi memperoleh "kemerdekaan" dalam arti lain.

Kerumitan masalah Aceh tidak sepenuhnya terpulang pada orang Aceh seperti kecenderungan analisa Rizal. Orang Aceh jelas bukan satu-satunya yang bisa disalahkan dalam kaitan konflik yang tak berkesudahan di tanah rencong. Sejak awal wujudnya Indonesia, pemicu masalah Aceh tak sedikit justru karena relasi sumbang antar elit Aceh dan Jakarta. Rakyat banyak di Aceh dan di Indonesia pada umumnya hanya menjadi objek dan tak pernah ada people to peole dialog; sehingga mereka terus-menerus menjadi korban kebijakan para elitnya.

Usaha terorisasi masalah Aceh tak lebih dari upaya menerabas sebagian pengambil kebijakan di Jakarta yang malas berpikir. Dengan penerorisan masalah Aceh, ada yang berpikir bisa "sekali kayuh dua pulau terlampaui", yakni, memadamkan masalah Aceh sekaligus menunjukkan seriusnya Jakarta mengusung agenda war on terrorism. Lebih parah lagi kalau agenda ini diusung sekadar untuk menyenangkan negara donor dan bukan untuk mendudukkan soal terorisme dengan benar.

Kalaupun benar Aceh sedang menempuh "jalan Irlandia", yang menurut Rizal lebih banyak mudharat-nya, tetap saja ada kemungkinan Aceh diyakinkan untuk beralih ke "jalan Skotlandia". Tapi itu mungkin terjadi hanya dan hanya jika Indonesia mengambil "jalan Inggris". Akan tetapi, siapkah, atau lebih jauh lagi, maukan Indonesia mengambil jalan itu?

Meskipun berada dalam United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, begitu nama lengkap negara yang kita sebut Inggris itu, bangsa Skot, misalnya, masih punya kebebasan membedakan diri mereka dari bangsa Inggris lewat budaya, dialek dan bahasa Gaelic-nya. Demikian juga dengan bangsa Wales dan kaum Ulster di Irlandia Utara. Apalagi bangsa Irlandia yang sudah merdeka sejak tahun 1921, setelah berjuang tujuh abad lebih.

Selain Partai Konservatif dan Partai Buruh pimpinan Tony Blair, UK sebenarnya mempunyai sejumlah partai yang menjadi wadah aspirasi primordial seperti Party of Wales pimpinan Plaid Cymru, Scottish National Party, dan tak kurang dari tiga partai dengan basis Irlandia Utara seperti Sinn Fein pimpinan Gary Adams. Inggris bersedia melepas Irlandia (26 county di selatan) dan kini terikat perjanjian damai dengan kaum Ulster Irlandia Utara (6 county). Kesepakatan damai tahun 1998 yang dikenal sebagai Good Friday Agreement sudah dan sedang terus diimplementasikan walaupun dengan sejumlah kesulitan. Keteguhan perjuangan kaum Ulster dan kebesaran jiwa Inggris akhirnya membawa kedua bangsa pada sebuah harapan baru, tak peduli bagaimanapun sulitnya merealisasikan harapan itu.

Indonesia, seperti kita ketahui, menganggap semua wacana sudah final. Atas nama NKRI, tak boleh ada ekpresi politik alternatif. Sistem federal sekalipun, yang dianggap lebih cocok untuk kepulauan multikultur oleh founding fathers sekaliber Hatta sampai ke tokoh bijaksana dan piawai seperti almarhum Romo Y.B. Mangunwijaya dan Amien Rais, tak boleh disebut lagi. Konon, Hasan Di Tiro, tokoh puncak GAM, pernah mengirim surat kepada PM Ali Sastroamidjojo kala itu mengingatkan keniscayaan bentuk federal untuk Indonesia. Adalah ironi, hampir semua yang jadi pemberontak di Indonesia pada awalnya adalah republiken sejati, termasuk Hasan di Tiro.

Namun yang paling menganggu dalam tulisan Rizal adalah pernyataannya bahwa "Sangatlah tragis kalau sejarah Aceh mengarah ke jalan buntu seperti itu, karena yang paling merugi justru rakyat Aceh sendiri". Tampaknya kita masih terjebak dengan cara pikir yang menganggap orang Aceh sebagai "the other". Jelas konflik berkepanjangan di Aceh tidak hanya merugikan orang Aceh tapi juga seluruh rakyat Indonesia. Secara langsung karena tewasnya ratusan anak-anak bangsa yang dikirim ke medan perang, terkurasnya triliunan rupiah untuk membiaya perang; dan secara tidak langsung telah menghabiskan energi pembangunan demikian besar. Konflik di Aceh (dan lainnya di Indonesia) juga disinyalir telah dipolitisir oleh pihak-pihak yang berkepentingan untuk memenangkan pertarungan politik di Jakarta.

Protes terhadap perpanjangan darurat sipil di Aceh belum berakhir. Tepat di hari kesepuluh, keluarnya Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2004 menuai gugatan yang tidak bisa dipandang sebelah mata. Sebanyak tujuh masyarakat Aceh perwakilan dari 15 kabupaten/kota menggugat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono secara class action (gugatan kelompok) oleh masyarakat Aceh.

Gugatan class action itu diajukan Serikat Pengacara Rakyat (SPR) yang mendapat kuasa dari Thamrin Ananda, Raihana Diani, Rahmat, Mulyadi, Risnati Malinda, Ma’arif, dan Syafruddin.

Usai konferensi pers di Jalan Suryo, Jakarta Selatan, Thamrin yang mengaku mewakili Pidie mengatakan, melalui Serikat Pengacara Rakyat mereka mendesak majelis hakim agar menghukum Presiden SBY untuk membayar denda sebesar Rp 13 triliun. Dana sebesar itu, katanya, diperuntukkan untuk rehabilitasi masyarakat Aceh atas kebijakan operasi militer di Aceh. Penyalurannya melalui Komisi Ganti Rugi.

“Darurat sipil hanya buang-buang uang saja, per enam bulan dianggarkan Rp 4 triliun dan teridentifikasi dikorupsi Rp 2,7 triliun,” kata Thamrin kepada acehkita, Minggu (28/11).

Secara terpisah, Jurubicara SPR Habiburokhman menyatakan, pada Rabu (31/11) nanti, pihaknya akan mengajukan gugatan class action ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. “Secara hukum besar sekali kemungkinan menang, posisi kita secara hukum cukup kuat,” tegas Habiburokhman.

Menurut SPR, gugatan class action terhadap Presiden SBY merupakan tindak hukum atas pengingkaran janjinya saat berkampanye dalam pemilihan presiden di Aceh. Lewat naskah penjelasan mengenai gugatan class action, SPR menyebutkan, Presiden SBY telah melanggar pasal 1338 KUHPerdata yang berbunyi, ”Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.”

“Perbuatan melawan hukum yang dilakukan SBY tersebut sudah dan akan terus menimbulkan kerugian bagi rakyat Aceh,” tegas Habiburokhman.

Dari Aceh Timur dilaporkan, Koordinator Pos Bantuan Hukum dan Hak-hak Asasi Manusia (PB HAM) Aceh Timur Mohd Jusuf Puteh akan mengirim surat kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan meminta pemerintah agar menyelesaikan kasus Aceh melalui dialog dan perundingan. “Penculikan dalam beberapa bulan ini terus terjadi. Penyelesaian konflik Aceh harus ditempuh dengan perundingan,” kata Jusuf Puteh kepada wartawan di Langsa.

Namun, kata Jusuf Puteh, perundingan itu tidak sepenuhnya harus mengikutsertakan pihak asing, kecuali dalam hal-hal tertentu. Menurutnya, penyelesaian konflik Aceh dengan menggunakan senjata hanya akan menambah korban sipil dan melahirkan dendam baru.

Di sisi lain, Jusuf Puteh berharap Presiden Yudhoyono dapat memberikan kepastian hukum melalui penuntasan berbagai kasus korupsi yang diduga melibatkan gubernur, bupati, walikota dan pejabat daerah lainnya. “Kalau memang benar mereka bersalah, segera ajukan ke pengadilan. Tapi kalau tidak (bersalah) dapat segera diumumkan kepada publik,” katanya, sembari mendesak Presiden Yudhoyono untuk mendorong Kejaksaan Agung, KPK dan polisi agar segera menuntaskan kasus korupsi yang melibatkan Gubernur Abdullah Puteh.

Sehari sebelumnya, Nasruddin, salah seorang pengurus Solidaritas Persaudaraan Korban Pelanggaran HAM Aceh (SPKP HAM Aceh), sejak Sabtu (27/11) sekitar pukul 08.00 WIB, diperiksa dan ditahan aparat keamanan di Makoramil Montasik, Aceh Besar.

Menurut Harsuni, istri Nasruddin, aparat memeriksa suaminya atas tuduhan keterlibatan dalam kelompok gerilyawan Gerakan Aceh Merdeka (GAM), sebagai pengutip pajak nanggroe. Harsuni mengaku, dirinya dan beberapa anggota keluarga mengantar Nasruddin ke Makoramil.

“Bapak tidak diapa-apakan jika Bapak menyerah, sekecil-kecilnya kesalahanpun,” kata Harsuni menirukan perkataan aparat.

Tiga hari sebelumnya, kata Harsuni, rumah mereka digrebek aparat keamanan. Dalam penggrebekan itu, aparat mengambil satu unit sepeda motor jenis vespa milik Nasruddin. Sementara, Harsuni dan Nasruddin sedang mengantarkan anaknya di terminal. Harsuni dan Nasruddin mengetahui rumahnya digrebek aparat, dari tetangga yang mengabarinya melalui telepon. Selang beberapa waktu setelah keberangkatan anaknya, Nasruddin pergi ke Medan.

TNI Serang Pos Brimob, Satu Tewas, Tiga Lainnya Luka

Tawuran ala aparat keamanan kembali terjadi. Setelah di Jalan Tanah Tinggi Kota Binjai, Sumatera Utara, Oktober 2002 silam antara Batalyon A Brimob Polda dan aparat Polres Langkat melawan Linud-100/PS.

Media melaporkan tawuran sengit ketika itu menewaskan 10 orang termasuk ekses pasca bentrok. Korban di antaranya empat Brimob, tiga Polisi Umum, dua warga sipil, satu anggota TNI-AD dari kesatuan Arhanud dan 23 korban luka-luka.

Sejak 1999 hingga 2002, terjadi sekurangnya 15 kali bentrokan antara para prajurit TNI dan Polri antara lain di Ambon, Sampit, Jambi, Aceh Barat, Madiun, Bogor dan terakhir di Binjai.

Dan peristiwa itu, kembali terjadi di Aceh. Satu prajurit Brimob Sat II Pelopor Datasemen A Bogor Bharaka Jonsen tewas setelah pos mereka di Desa Seuneubok Bace, Idi Rayeuek diserang sejumlah pasukan TNI dari Yon 111/Karma Bhakti Kompi B Peudawa, Aceh Timur, Kamis (25/11). Tidak ada korban jiwa dari pihak TNI.

Clash senjata yang terjadi sekitar pukul 15.30 hingga 16.30 WIB itu juga melukai tiga anggota Brimob lainnya, yaitu Bharaka Alida terkena peluru di kepala bagian kiri. Saat ini, kondisinya mulai stabil. Bharaka Dikdik Santosa, terkena di bagian paha kanan yang menyebabkan tulang paha remuk. Kondisinya masih kritis. Sedangkan Bharaka Faisal terkena di perut atau tepatnya di lambung bagian kiri. Saat ini, Faisal masih dirawat di bagian ICU RSU Langsa.

Belum diketahui secara pasti penyebab penyerangan prajurit TNI Yon 111/Karma Bhakti Kompi B itu ke pos Brimob Sat II Pelopor Datasemen A Bogor yang juga bermarkas di Desa Seuneubok Bace, Idi Rayeuek, Aceh Timur itu.

Menurut keterangan yang dihimpun acehkita di lokasi kejadian, pasukan Brimob diserang beberapa anggota TNI yang mengendarai satu mobil dan enam sepeda motor, dari belakang, samping kiri dan samping kanan pos. Beberapa pasukan TNI masuk ke pos dan meminta pasukan Brimob berkumpul di dalam markas. “Salah seorang pasukan TNI menanyakan, siapa yang menyetop dia kemarin,” kata seorang anggota Brimob kepada sejumlah wartawan.

Setelah itu, kata sumber acehkita dari kalangan anggota Brimob, pasukan TNI yang masih berada di luar menyerang pos dari arah belakang, samping kanan dan samping kiri pos. Saat itulah, Bharaka Jonsen tewas setelah diterjang peluru di bagian kepalanya. Saat ini, jenasah Bharaka Jonsen telah dievakuasi ke Mapolres Aceh Timur.

Jenasah Bharaka Jonsen yang tewas dalam kontak baku tembak dari Brimob Sat II Pelopor Datasemen A Bogor, diberangkatkan ke Medan, Sumatera Utara Jum’at (26/11) pagi. Selanjutnya, jenasah Jonsen akan dipulangkan ke kampung halamannya di Palembang, Sumatera Selatan.

Menurut keterangan yang dihimpun acehkita dari berbagai sumber, sejauh ini penyebab baku tembak ini masih simpang siur. Sebuah sumber acehkita menyebutkan, insiden itu terjadi setelah pasukan Brimob menegur prajurit TNI yang melakukan aksi kebut-kebutan. Sementara sumber acehkita lainnya menyebutkan, insiden ini terjadi karena pasukan TNI menegur aparat Brimob yang melakukan pungli, namun tidak mengindahkan teguran itu.

25 personel TNI dari Yonif 111 Karma Bhakti Kompi Senapan B Peudawa Rayeuk Aceh Timur yang melakukan penyerangan pos Brimob Sat II Pelopor Datasemen A Bogor, ditahan di Denpom I Iskandar Muda Lhokseumawe, Jum’at (26/11).

Komandan Korem 011 Lilawangsa Kolonel Inf AY Nasution mengatakan, mereka yang ditahan di markas Polisi Militer Lhokseumawe, telah terbukti melanggar disiplin, karena menyerang pos Brimob di Desa Seunuebok Bace, Idi Rayeuek, Aceh Timur, Kamis (25/11) silam. Mereka akan diperiksa atas keterlibatan dalam penyerangan itu.

“Semua masuk sel dulu dalam tahanan militer di Lhokseumawe. Dari datang (menyerang) saja sudah melanggar disiplin,” kata Danrem AY Nasution kepada wartawan di Langsa, Jum’at (26/11).

Danrem juga menegaskan, tidak akan menolerir pelaku terjadinya insiden tersebut. Kata Danrem, jika dari hasil pemeriksaan nanti terbukti melanggar disiplin berat, pihaknya tidak segan-segan untuk melakukan tindakan skorsing. Bahkan, katanya, bisa saja pihaknya akan mengajukan usulan pemecatan bagi prajurit itu. Namun, hal itu akan dilakukan setelah pemeriksaan secara kontinu dan berulang-ulang.

“Untuk mengungkap insiden sebenarnya dari 25 prajurit tersebut, membutuhkan waktu dan pertanyaan juga harus dilakukan secara berulang-ulang, “ katanya.

Ketika ditanya penyebab bentrokan TNI dengan Polri di Aceh Timur tersebut, Danrem AY Nasution mengatakan, peristiwa itu terjadi akibat kesalahpahaman saja. “Jadi lawan TNI dan Polri itu, GAM, bukan TNI melawan Polri,” katanya.

Panglima TNI Jendral Endriartono Sutarto dan Kapolri Jendral Da’i Bachtiar mengatakan, TNI dan Polri membentuk tim bersama untuk mengusut kasus bentrokan itu, guna memperoleh hasil yang sebenarnya tentang penyebab bentrokan itu. “Kita beri kesempatan dulu kepada tim ini untuk bekerja,” kata Da’i di sela-sela kunjungan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ke Banda Aceh, Jum’at (26/11).

Pihak TNI dan Polri memutuskan membentuk tim bersama untuk mengusut kasus bentrokan antara pasukan TNI Yon 111 Peudawa dengan pasukan Brimob Sat II Pelopor Datasemen A Bogor di Desa Seuneubok Bace, Idi Rayeuek, Aceh Timur, Kamis (25/11) kemarin.

Kapolri Jendral Pol Da’i Bachtiar mengatakan, keputusan membentuk tim bersama untuk memperoleh hasil yang sebenarnya tentang penyebab bentrokan itu. “Kita beri kesempatan dulu kepada tim ini untuk bekerja,” kata Da’i di sela-sela kunjungan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ke Banda Aceh, Jum’at (26/11).

Da’i mengaku belum mendapat laporan tentang awal mula kejadian itu terjadi. Ia mengaku baru mendapat laporan saat berada di Banda Aceh, pagi tadi. Dia meminta para prajurit yang bertugas di lapangan untuk dapat menahan diri dan tidak memperluas konflik tersebut.

Sementara Panglima TNI Jendral Endriartono Sutarto mengatakan, baku tembak antara TNI dengan Brimob di Idi Rayeuek, Aceh Timur disebabkan karena kesalahpahaman. Seperti halnya Da’i, Sutarto juga mengaku belum mengetahui persis kejadian tersebut. “Karena itu, kita sudah menurunkan tim gabungan untuk mengusut kasus ini,” katanya di Banda Aceh.

Sutarto juga mengatakan, tim yang diturunkan bukan dari Mabes TNI atau Mabes Polri, melainkan dari Kodam Iskandar Muda dan Polda Aceh. “Saya pikir kasus ini cukup ditangani di tingkat Kodam dan Polda saja,” lanjutnya.

Peristiwa ini terjadi, duga Sutarto, karena prajurit sudah terlalu jenuh bertugas di daerah konflik. “Ke depan kita minta kesalahpahaman seperti ini tidak terjadi lagi,” ujarnya tanpa menjelaskan kesalahpahaman dalam bidang apa sehingga menyebabkan bentrokan senjata antara TNI dan Brimob itu.

Jurubicara Polda Aceh Kombes Pol Sayed Hoesainy mengatakan, kejadian itu bermula ketika satu peleton prajurit TNI dari Yonif TNI Yon 111/Karma Bakti Kompi B yang bertugas di Peudawa, mendatangi pos Brimob Sat II Pelopor Datasemen A Bogor pada Kamis (25/11) siang. Setelah sempat berdialog, tiba-tiba salah seorang pasukan TNI melepaskan tembakan ke arah Brimob. Akibatnya, Bharaka Jonsen tewas setelah peluru menembus kepalanya. Selain itu, tiga prajurit Brimob lainnya mengalami luka tembak. Saat ini, ketiga personel Brimob yang luka, masih dirawat intensif di Rumah Sakit Umum Langsa.

“Bagaimana kejadian ini terjadi, sedang diusut tim gabungan TNI dan Polri,” kata Sayed Hoesainy kepada wartawan di Banda Aceh.

Tokoh GAM Tinggal 90 Orang, SBY Ulangi Janji Amnesti

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berjanji akan memberikan amnesti bagi anggota Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang kembali ke pangkuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal itu dijanjikan Presiden Yudhoyono ketika melakukan kunjungan pertama ke Banda Aceh, Jum’at (26/11).

Yudhoyono juga mengatakan, jika GAM telah turun gunung dan menemukan solusi penyelesaian konflik Aceh yang bermartabat, pemerintah akan segera melakukan pembangunan di daerah yang berjulukan Serambi Mekkah itu. “Bila konflik, pembangunan tidak bisa dilanjutkan dan akan terhambat. Semua kita akan rugi,” kata Yudhoyono di hadapan sejumlah tokoh masyarakat, mahasiswa, pemuda di Anjong Mon Mata yang berada dalam kompleks kediaman gubernur Aceh.

Kedatangan Yudhoyono ke Aceh kali ini merupakan kunjungan pertama ke Aceh setelah menjadi presiden. Menurut Yudhoyono, kedatangannya untuk membawa tekad, komitmen dan semangat yang baru untuk mengakhiri konflik di Aceh. Yudhoyono juga sangat berharap konflik di Aceh bisa segera berakhir dan menyatakan rasa optimisnya bahwa konflik Aceh akan bisa diselesaikan.

Turut hadir dalam kunjungan presiden ini, Kapolri Jendral Da’i Bachtiar, Panglima TNI Jendral Endriartono Sutarto, Menteri Hukum dan HAM Hamid Awaluddin, Jaksa Agung Abdurrahman Saleh, Jurubicara Kepresidenan Andi Mallarangeng, dan beberapa menteri Kabinet Indonesia Bersatu lainnya. Tampak juga Gubernur Abdullah Puteh, PDSD Irjen Pol Bachrumsyah Kasman, dan Pangdam Iskandar Muda Mayjen Endang Suwarya.

Dalam kunjungan singkat itu, Yudhoyono juga sempat berdialog dengan tokoh masyarakat. Mahyaruddin Yusuf, anggota DPRD Aceh, meminta Presiden Yudhoyono untuk mengeluarkan kebijakan yang membolehkan wanita di Aceh menggunakan jilbab dalam pengurusan surat keterangan catatan kepolisian (SKCK). Selain itu, Mahyaruddin juga menyorot tindak pidana korupsi yang marak terjadi di Aceh.

Sementara itu, hingga saat ini menurut data pihak Kodam Iskandar Muda tercatat 90 orang tokoh menengah Gerakan Aceh Merdeka (GAM) masih eksis bergerilya di Aceh. Sebelumnya TNI mengaku telah menumpas lebih dari 50-an tokoh menengah GAM. Salah satunya, Panglima Operasi GAM wilayah Peureulak Teungku Ishak Daud.

"Situasi keamanan di Aceh kini memang relatif kondusif dan semakin hari semakin membaik, namun yang patut diingat tercatat sekitar 90-an lagi tokoh menengah dari kelompok GSA yang masih tersisa,” kata Panglima Kodam Iskandar Muda Mayjen TNI Endang Suwarya di Banda Aceh, Selasa (23/11).

Hingga saat ini diperkirakan jumlah anggota GAM yang masih tersisa berkisar antara 2.000-2.500 personel dengan kekuatan senjata 800 pucuk.

Ketika pemerintah menggelar operasi terpadu dengan tingkat darurat militer selama setahun, tercatat sekitar 2.000-an anggota GAM dilumpuhkan, dan senjata api yang dirampas aparat keamanan sebanyak 650 pucuk berbagai jenis.

 PDSD mengaku belum akan menarik camat-camat TNI yang masih tersebar di beberapa daerah hitam di Aceh meskipun suasana sudah dianggap sedikit kondusif.

”Kita membutuhkan waktu lama untuk menghapus ideologi separatis yang telah merasuk pada sebagian masyarakat yang terlibat GSA," kata Pangdam lagi.

Korupsi dan Perbaikan Ekonomi

Kasus penyimpangan anggaran APBD tahun 2002 yang diduga melibatkan sejumlah anggota DPRD Aceh periode 1999-2004, sudah ditingkatkan ke tahap penyidikan. “Kalau kita pelajari data-data yang ada, indikasi tersebut sudah dapat ditingkatkan ke tahap penyidikan,” kata Asisten Intelijen Kejati NAD Gerry Yasid kepada sejumlah wartawan di ruang kerjanya, Kamis (25/11).

Pun begitu, kata Gerry, pihak Kejaksaan Tinggi belum bisa menentukan siapa tersangka dalam kasus itu karena masih memerlukan data tambahan untuk mendukung hasil pemeriksaan. “Saya belum dapat tentukan sekarang. Tapi dua minggu dari hasil penyidikan akan kita umumkan,” terangnya.

Menurut Gerry, berdasarkan keterangan yang mengemuka di kalangan pers, negara dirugikan sebesar Rp 8 milyar. Namun, pihaknya masih menunggu hasil perhitungan ulang dan hasil audit BPKP untuk mengetahui kepastian total kerugian negara yang diakibatkan karena penyelewengan dana APBD tersebut.

Lebih lanjut Gerry mengatakan, pihaknya mempedomani Peraturan Pemerintah No 110 tahun 2000 sebagai dasar dalam menyelidiki penyelewengan anggaran itu. Menurut PP 110 itu, kata Gerry, seharusnya dana untuk kegiatan dewan hanya dibolehkan sebesar satu persen dari pendapatan asli daerah (PAD). “Ternyata dalam pelaksanaan melebihi itu,” kata Gerry yang didamping Asisten Tindak Pidana Khusus Hafrinur.

Gerry juga mengungkapkan dana tersebut diambil dari dana anggaran cadangan yang ditempatkan di bank. Anggaran pertama yang sudah dialokasikan untuk anggoa dewan periode 1999-2004, sekitar Rp 5 milyar. Pada tahap kedua, Pemda NAD kembali mengalokasikan dana sebesar Rp 4 milyar.

Dugaan keterlibatan Gubernur Abdullah Puteh dalam kasus ini, kata Gerry, juga masih diselidiki, karena Gubernur Puteh mempunyai kewenangan dalam memflot keuangan daerah. Dalam kasus ini, 55 anggota DPRD periode 1999-2004 akan dijadikan tersangka, terkait kasus kredit senilai Rp 75 juta per anggota dewan. Kredit itu diberikan untuk pengadaan mobil pribadi bagi anggota dewan.

Dana Pendidikan

Selain kasus tersebut, Kejati NAD juga sedang melakukan penyelidikan terhadap penyimpangan dana pendidikan yang diduga melibatkan manajemen proyek pada Dinas Pendidikan NAD.

Berdasarkan laporan masyarakat, kata Gerry, ada lima kasus penyimpangan dana pendidikan, yaitu dana pendidikan untuk anak korban konflik sebesar Rp 10 milyar, pengadaan alat pendidikan TK/SD/SDLB senilai Rp 17 milyar dan pengembangan sekolah percontohan dengan anggaran Rp 13,2 milyar.

Selain itu, masih ada penyimpangan dana dalam pembangunan gedung sekolah SLTP/MTsN sebesaer Rp 6 milyar, serta anggaran untuk pemantapan evaluasi dan monitoring pelaksanaan pendidikan di Aceh sebesar Rp 1 milyar. “Dana tersebut adalah nilai proyek, bukan kerugian negara,” jelasnya.

Sampai sejauh ini, pihak Kejati NAD sedang menyelidiki sejauh mana penyimpangan yang terjadi pada Dinas Pendidikan itu. “Bila ada penyimpangan, berarti sudah ada unsur pelanggaran pasal tindak pidana korupsi,” sebut Gerry.

Sementara itu, sedikitnya 262 karyawan PT Arun NGL  Lhokseumawe, Aceh Utara, akan di-PHK. Hal itu berkaitan dengan pemenuhan kouta kontrak gas untuk luar negeri sampai 2015.

Keputusan itu diambil menyusul menipisnya gas dari  ladang gas Lhoksukon Selatan (Seureuke) 15 Km dari ladang gas Arun. Ladang gas Pasee, juga ladang gas NSO lepas pantai laut Jambo Aye, masih di Kabupaten Aceh Utara, dioperasi sebelum tahun 2000.

Pada sejumlah wartawan, Media Relation Officer PT Arun, Irwandar mengatakan PHK akan dilakukan Rabu (1/12) mendatang. Menurutnya, seiring dengan menipisnya produksi gas, kapasitas pekerja juga akan dikurangi, itu berpatokan pada produksi gas tahun 2005 hanya 73 cargo dari produksi gas tahun 2004, 103 cargo.

“Dalam tiap tren hanya membutuhkan 200 tenaga kerja sementara tahun 2005 hanya berproduksi sekitar 73 cargo dari 103 cargo di tahun 2004. Jadi kalau ini tidak dilakukan perusahaan kelebihan karyawan sekitar 260-an lebih,” jelas Irwandar, Selasa (23/11).

Dalam evaluasi perdana perpanjangan Darurat Sipil (Darsip) tahap II di Aceh, pemerintah berencana akan memberi prioritas utama pada operasi pemulihan ekonomi guna membuka peluang penciptaan lapangan kerja di Aceh.

"Masa Darsip ini akan kita prioritaskan pada operasi pemulihan ekonomi, namun tidak berarti pemerintah mengeyampingkan empat operasi lainnya, berupa operasi penegakan hukum, operasi kemanusiaan, pemulihan pemerintahan dan pemulihan keamanan," kata Penguasa Darurat Sipil Daerah (PDSD), Irjen (Pol) Bachrumsyah Kasman di Banda Aceh, Selasa (23/11).

Rapat evaluasi perdana Darsip ke-II dihadiri Gubernur NAD Abdullah Puteh, Kepala Kejaksaan Tinggi Andi Amir Achmad, Pangdam Iskandar Muda Mayjen TNI Endang Suwarya, Ketua DPRD Provinsi NAD Sayed Fuad Zakaria, para bupati dan walikota, Kapolres, Komandan Kodim dan Ketua DPRD kabupaten/kota se-Aceh.

“Dana-dana yang bersumber dari APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota lebih diprioritaskan untuk operasi pemulihan ekonomi, sehingga akan mudah terbukanya lapangan kerja lebih banyak di daerah-daerah,” kata PDSD lagi.

Sumber :

http://www.acehkita.com/content.php?op=modload&name=reportase&file=view&coid=1798&lang=